Pematang Reba (riauoke.com) Sesuai amanat UU No 40 Tahun 1991 tentang Pers dan Memorandum Of Understanding (MoU) Dewan Pers dengan Kapolri di Palembang tahun 2010 lalu, segala bentuk masalah yang di timbulkan akibat terbitnya sebuah pemberitaan baik media cetak, elektronik dan sejenisnya diselesaikan dengan hak jawab dan dewan pers.
Pada (13/3) kemarin DPRD Inhu sudah menggelar hearing penyelesaian sengketa berita salah satu koran harian terbitan Pekanbaru edisi (6/2) antara dispora dengan beberapa orang yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Peduli Budaya (FMPB), dalam hering tersebut dewan memfasilitasi penyelesaian konflik berita.
Atas hearing penyelesaian konflik berita tersebut oleh Komisi C DPRD Inhu, hearing yang dipimpin langsung Plt Ketua DPRD Inhu didampingi Ketua Komisi C DPRD Inhu Doni Rinaldi dan Sekretaris Komisi C Irwantoni dinilai sudah melanggar ketentuan dan aturan yang dibuat oleh Pemerintah.
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Perwakilan Inhu Zulpen, Kamis (14/3) menyayangkan sikap dan tindakan yang sudah dilakukan oleh lembaga DPRD Inhu atas menggelar hearing penyelesaian sengketa atas pemberitaan di media. "Sedangkan Polisi tidak bisa melakukan proses hukum atas sengketa berita yang sudah terbit, hearing kemarin sudah terlihat upaya DPRD Inhu mengambil alih tugas dewan pers, dimana sengketa berita diselesaikan dalam hearing," kata Zulpen.
Atas sikap dan tindakan yang sudah dilakukan DPRD Inhu, PWI Inhu saat ini sudah melakukan koordinasi dengan PWI Cabang Riau dan PWI Pusat. "Pemerintah sudah mengatur semua sistim penyelenggaraan pemerintah, jika tidak bidangnya maka hendaknya DPRD tidak membahasnya, Jika DPRD membahas sengketa berita hendaknya komisi yang bersangkutan melakukan koordinasi terlebih dahulu ke dewan pers atau ke polisi secara langsung," kata Zulpen.
Melalui surat Resmi, Zulpen akan melayangkan surat penjelasan kepada PWI Cabang riau atas apa yang sudah terjadi, melalui surat Resmi, Zulpen akan melayangkan surat penjelasan kepada PWI Cabang Riau atas apa yang sudah terjadi dalam hearing tersebut. "Kita minta kedepan tidak ada lagi sengketa berita diselesaikan oleh lembaga-lembaga resmi selain dewan pers, jika membutuhkan bantuan PWI untuk ke dewan pers maka di wilayah Inhu PWI Inhu akan memfasilitasinya," ujar Zulpen.
Yang lebih menyesalkan kata Zulpen, hearing penyelesaian sengketa berita yang digelar oleh DPRD Inhu tidak tuntas malah berakhir dengan rusuh. "Semalam itu saat hearing jika tidak saling menahan diri maka bisa terjadi perkelahian," tandas Zulpen.[]ril.had
